"Waste is war never ending". Tentu tidak berlebihan jika penanganan sampah dikatakan sebagai perang tiada akhir.  Pertumbuhan penduduk yang mendorong eskalasi produksi dan konsumsi serta mengakibatkan penurunan daya dukung alam karena perubahan ekosistem akan menjadikan sampah lebih sulit untuk diurus jika tidak ada upaya antisipasi dari sekarang.

Perlu ada rancang bangun regulasi, rekayasa engineering dan rekayasa sosial serta penguatan dalam tataran implementasi melibatkan multi pihak untuk menangani persoalan sampah ini secara  komprehensif.

Hal inilah yang mengemuka pada diskusi kritis berbasis data di cafelite Disarpus Lobar edisi jumat 9 Juni 2023.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini Kepala Dinas LH Kabupaten Lombok Barat Hermansyah, Camat Narmada Busyairi, Kabid Bappeda dan Kabid LHK Prov NTB. Sedangkan pesertanya dari para pegiat literasi yang terdiri dari akademisi UIN dan UNW, Pemerhati Iingkungan dari UNRAM, mahasiswa, perwakilan desa dan LSM.

Acara diawali dengan opening speech dari Kadis Arpus Lobar Hery Ramadhan kemudian paparan oleh para narasumber dilanjutkan dengan diskusi interaktif dipandu redaktur Komunitas Teman Ngopi M. Tajudin.

Dari paparan para narasumber sebagai perwakilan otoritas, diklaim bahwa cetak biru penanganan sampah dan lingkungan baik di kabupaten maupun di provinsi sudah on the track sebagaimana tertuang dalam RPJMD, Renstra OPD dan seperangkat regulasi terkait serta di dukung oleh inovasi daerah yakni zero waste dan ijo nol dedoro termasuk inovasi gerakan penyadaran masyarakat dalam bentuk pungut kumpul jual sampah plastik atau operasi plastik (oplas) dari Kecamatan Narmada.

Dari pihak kabupaten, sebagai bentuk komitmennya, Pemkab Lobar telah memasukkan persoalan sampah dan lingkungan ke dalam misi kelima RPJMD dan Renstra DLH dengan dua sasaran strategis yakni peningkatan indeks kualitas sampah dan peningkatan indeks kualitas lingkungan tanah, air dan udara. Diklaim berdasarkan hasil pengukuran capaian hingga saat ini telah mencapai 69 % dan 39 % belum tercapai.

Sementara itu dari pihak provinsi sebagai bentuk keseriusannya, Pemprov NTB telah memasukkan pengelolaan sampah ke dalam program industrialisasi andalan Pemprov NTB agar sampah tidak hanya direduce (kumpul angkut buang) namun juga bisa direuse dan di recycle menjadi komoditi bernilai ekonomi kerakyatan.

Pemaparan idealis dari kedua otoritas daerah di atas kemudian dikritisi oleh peserta diskusi karena tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi empirik yang terjadi bila berpijak dari data dukung yang ada, dimana sampah belum tertangani secara optimal. Kondisi ini dapat dilihat dari banyaknya sampah berserakan dan menumpuk dimana-dimana, di jalan, sungai, gorong-gorong dan TPS. Peralatan pencacah, penghancur dan pendaur ulang sampah pada TPST kurang pemeliharan/perhatian dari pemda.

Aspek kelembagaan dan tata kelola TPST Senteluk dan TPA kebon kongok juga belum optimal bahkan terindikasi menimbukan ekses kesehatan, lingkungan dan sosial yang dikeluhkan oleh masyarakat sekitar.

Selain itu gerakan pemilahan sampah rumah tangga belum teredukasi dengan baik. Kebijakan pembuangan  sampah terpilah yang terkesan mendadak dari pihak TPA kebon kongok tanpa didahului dengan sosialisasi dan edukasi secara luas kepada masyarakat menyebabkan sampah tertahan dan kembali menumpuk di sana sini.

Dari aspek regulasi juga perlu penyempurnaan agar memiliki daya atur, daya paksa dan daya ikat yang lebih kuat baik bagi otoritas penentu kebijakan maupun bagi masyarakat dan koorporasi.

Merespon kritik, pemkab dan pemprov mengakui bahwa memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, hal ini tidak lepas dari terbatasnya kondisi anggaran daerah untuk mendanai penanganan sampah. Masih ada sektor prioritas lainnya yang juga perlu mendapat perhatian.

Namun seiring dengan membaiknya kondisi fiskal daerah, pemda tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penyediaan armada, pembelian/pemeliharaan sarpras, rekrutmen personil lapangan, penerapan teknologi mulai dari teknologi tepat guna yang mudah, murah dan sederhana hingga penggunaan teknologi tinggi untuk penanganan sampah dalam skala masif,  penataan ulang kembali kelembagaan dan tata laksana TPS, TPST dan TPA Kebon Kongok, termasuk edukasi dan kampanye zero waste dan ijo nol dedoro kepada masyarakat luas.

Tidak terasa sudah menjelang petang, diskusi ini kemudian ditutup dengan closing statement dari Kepala Dinas Arpusda dengan merangkum hasil diskusi dan memberikan tambahan masukan.

"Alhamdulillah, diskusi ini konstruktif dan produktif menghasilkan konklusi yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi otoritas dalam membenahi kualitas tata kelola penanganan dan pelayanan sampah baik pada level kabupaten maupun provinsi. Terimakasih atas semua pihak yang terlibat dalam diskusi yang asik dan menarik ini. Sampai jumpa pada diskusi dengan isu lainnya. Silahkan bawa masalah publik yang ada di luar sana kesini (cafelite) untuk kita bahas dan cari solusinya bersama. Mari jadikan cafelite disarpus lobar sebagai markas besar pegiat literasi, dapur akademis, dan klinik kebijakan untuk membedah masalah untuk dicarikan solusinya termasuk untuk menguji regulasi eksisting dan regulasi prospektif agar memiliki keberlakuan yang lebih efektif dan adaptif dengan perkembangan keadaan yang diniatkan demi kemaslahatan rakyat Lombok Barat pada khususnya dan NTB pada umumnya yang sama-sama kita cintai ini." ucapnya.

 Adapun kesimpulan diskusi; pertama, penanganan sampah adalah tanggung jawab kita bersama baik pemerintah, masyarakat maupun koorporasi. Kedua, perlu dibangun kemitraan antara pemkab, pemprov, pemdes dan koorporasi. Ketiga perlu penyempurnan regulasi agar lebih memiliki daya atur, daya paksa (law enforcement) dan daya ikat untuk semua pihak. Keempat, perlu prioritasi program dan penganggaran earnmark untuk implementasi penanganan sampah. Dan kelima, yang tak kalah pentingnya perlu upaya penyadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye hidup bersih bebas dari sampah dan limbah berbasis kearifan lokal dan pranata adat melibatkan tokoh dan entitas kewilayahan seperti yang dicontohkan oleh kecamatan narmada.

Jadi, menjawab satire "apa kabar zero waste dan ijo nol dedoro?. Jawabannya cukup baik namun perlu dilebih baik-kan karena masih ada yang perlu dibenahi. Yang terpenting kita semua baik pemerintah maupun masyarakat harus selalu hadir dan merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan persoalan sampah ini.

Salam Literasi